Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta sekolah segera mengunggah nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
"Maksimal dua minggu setelah USBN selesai nilainya segera diunggah," ujar Muhadjir dalam acara rapat koordinasi nasional Kemdikbud, di Jakarta, Rabu malam.
Tujuannya adalah agar nilai tersebut tidak bisa diubah ataupun di"mark-up". Sehingga nilai yang ada merupakan nilai yang murni atau jujur.
"Tugas saya sebenarnya adalah bagaimana menjadikan sekolah dan guru penuh dengan kejujuran dan bersih dari praktik kecurangan," katanya.
Jika sekolah sudah mempunyai semangat jauh dari kecurangan, maka akan melahirkan generasi yang lebih baik dan jauh dari sifat curang.
Dia juga meminta pemerintah daerah ataupun sekolah menyampaikan nilai dengan sejujurnya. Menurut Muhadjir, pemerintah saat ini tidak akan marah jika menyampaikan data dengan sebenarnya.
"Kalau data yang disampaikan benar, maka akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat," lanjut dia.
"Maksimal dua minggu setelah USBN selesai nilainya segera diunggah," ujar Muhadjir dalam acara rapat koordinasi nasional Kemdikbud, di Jakarta, Rabu malam.
Tujuannya adalah agar nilai tersebut tidak bisa diubah ataupun di"mark-up". Sehingga nilai yang ada merupakan nilai yang murni atau jujur.
"Tugas saya sebenarnya adalah bagaimana menjadikan sekolah dan guru penuh dengan kejujuran dan bersih dari praktik kecurangan," katanya.
Jika sekolah sudah mempunyai semangat jauh dari kecurangan, maka akan melahirkan generasi yang lebih baik dan jauh dari sifat curang.
Dia juga meminta pemerintah daerah ataupun sekolah menyampaikan nilai dengan sejujurnya. Menurut Muhadjir, pemerintah saat ini tidak akan marah jika menyampaikan data dengan sebenarnya.
"Kalau data yang disampaikan benar, maka akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat," lanjut dia.
Aplikasi dapodik baru pun sudah dirilis yaitu v.2017b untuk mewujudkan keinginan bapak mentri agar nilai UASBN bisa diunggah ke dapodik silahkan perbaharui aplikasi para operator sekolah yang bertugas mengurus dapodik disekolahnya masing-masing.
Ia memberi contoh ketika dirinya baru menjabat sebagai Mendikbud, ditanya oleh Presiden Jokowi mengenai penyerapan Kartu Indonesia Pintar atau KIP.
Dengan jujur, Muhadjir menjawab bahwa penyerapan KIP baru 70 persen.
"Saat itu, Presiden Jokowi hanya menjawab bahwa dia sudah mengira hal tersebut dan meminta saya bekerja maksimal," katanya.
Untuk itu, dia juga meminta agar sekolah memberikan data yang benar mengenai nilai USBN, tanpa perlu adanya upaya untuk menaikkan nilai.
Dia mengakui selama ini memang terjadi kecurigaan terhadap nilai-nilai yang diberikan sekolah kepada siswa.
"Melalui sistem ini, kami berharap jika perusahaan ingin mendapatkan nilai yang sebenarnya bisa melalui Dapodik," kata dia.
Sumber : http://www.antaranews.com
Ia memberi contoh ketika dirinya baru menjabat sebagai Mendikbud, ditanya oleh Presiden Jokowi mengenai penyerapan Kartu Indonesia Pintar atau KIP.
Dengan jujur, Muhadjir menjawab bahwa penyerapan KIP baru 70 persen.
"Saat itu, Presiden Jokowi hanya menjawab bahwa dia sudah mengira hal tersebut dan meminta saya bekerja maksimal," katanya.
Untuk itu, dia juga meminta agar sekolah memberikan data yang benar mengenai nilai USBN, tanpa perlu adanya upaya untuk menaikkan nilai.
Dia mengakui selama ini memang terjadi kecurigaan terhadap nilai-nilai yang diberikan sekolah kepada siswa.
"Melalui sistem ini, kami berharap jika perusahaan ingin mendapatkan nilai yang sebenarnya bisa melalui Dapodik," kata dia.
Sumber : http://www.antaranews.com